Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik adalah suatu kombinasi antara sistem, institusi dan aktivitas penyiaran dimana ketiga hal ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu bentuk negara demokrasi yang basisnya adalah pemenuhan kepentingan universal/publik. Terdapat perbedaan antara Public Broadcasting dan Public Service Broadcasting. Public Broadcasting berfokus pada suatu lembaga yang dikelola oleh publik, sementara Public Service Broadcasting lebih menekankan pada aktivitas pelayanan penyiaran untuk publik. Publik yang dimaksud dalam konteks LPP yaitu warga negara (citizen). Publik diperkenankan memiliki, mengakses serta menjadi supervisor. Publik berarti siapa saja yang ada dalam negara tersebut tanpa terkecuali. UNESCO membuat definisi singkat yang mudah dipahami mengenai LPP bahwa LPP adalah dari publik, oleh publik dan untuk publik. Sementara itu, penyiaran komersial adalah dari individu, oleh individu dan untuk publik (konsumen).

Adapula istilah State Government. State/Government Broadcasting dikaji berdasarkan 2 aspek yaitu kepemilikan dan orientasi siaran. State Broadcasting dimiliki oleh pemerintah dan berkuasa untuk melakukan propaganda (contohnya: RRI dan TVRI pada saat Orde Baru).

Perbedaan LPP dan lembaga penyiaran swasta terletak pada tiga aspek yaitu orientasi, sifat kelembagaan, dan kepemilikan. LPP bertujuan untuk melayani kepentingan publik, khalayak adalah warga negara. Sementara, lembaga penyiaran swasta bertujuan untuk mencari untung, khalayak adalah konsumen/pembeli. LPP dimiliki oleh negara atau badan yang dikelola publik, sementara lembaga penyiaran swasta dimiliki oleh individu atau korporasi komersial. Jangkauan siaran LPP adalah nasional dan provinsi/kabupaten, bahkan internasional.

Lahirnya gagasan lembaga penyiaran ditandai dengan berdirinya British Broadcasting Company (BBC) di Inggris pada tahun 1922. Model kelembagaan BBC diadopsi oleh banyak negara seperti contohnya Australia, India, Jepang, Swiss dan Jerman. Dalam beberapa aspek, Indonesia juga mengadopsi model BBC. Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara dengan model LPP yang paling berbeda di dunia. LPP memiliki syarat untuk dapat beroperasi dengan baik, yaitu; Pertama, ada konstitusi yang menjamin perlindungan hak publik untuk berekspresi dan mengelola media. Kedua, perlu adanya komitmen politik untuk terus menjaga independensi LPP. Ketiga, ada kelompok masyarakat yang kritis, melek media dan berperan sebagai jembatan antara LPP dengan publik. Lalu, siapa sebenarnya yang berhak mendirikan Lembaga Penyiaran Publik (LPP)? Di Jerman dan Swedia, LPP merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan parlemen yang dikenal dengan pendekatan paternalistik dimana Negara memiliki tanggung jawab penuh untuk mengambil inisiatif mengembangkan media publik yang mempunyai fungsi mendidik dan mengarahkan warganya.

Kriteria utama Lembaga Penyiaran Publik

Terdapat empat kriteria yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik yaitu universalitas, diversitas, keunggulan dan independensi. Universal berarti manajemen lembaga dan produksi siaran LPP tidak diskriminatif, tidak dominan pada satu kelompok sosial. Diversitas berarti saluran siaran LPP yang beragam dan melingkupi seluruh kalangan. Tersedia saluran khusus untuk anak, kelompok marginal, disabilitas, dan sebagainya. Keunggulan yaitu dalam menjaga keunggulan dari lembaga penyiaran lainnya sehingga LPP harus inovatif, memiliki kreativitas dalam karya produksi siaran, adopsi teknologi serta pengelolaan manajemen lembaga. Independen berarti manajemen LPP harus bebas dari potensi pengaruh atau intervensi pemerintah atau kelompok dominan lainnya.

Fungsi Utama Penyelenggaraan Siaran LPP

Secara normative berdasarkan pemikiran Rheitian dan berdasar pada prinsip dasar komunikasi penyiaran maka fungsi penyelenggaraan siaran LPP yaitu memberikan informasi. Lalu fungsi yang kedua ialah memberikan pencerahan/siaran pendidikan dengan format siaran yang kreatif. Fungsi yang terakhir ialah memberikan hiburan yang berkualitas seperti musik atau drama.

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Siaran LPP

UNESCO dalam A Map to Public Service Broadcasting (2012) menegaskan arah kebijakan penyiaran publik yaitu :

1. Is for all citizens

2. Reflects diversity

3. Offers quality content

4. Practices editorial independence

5. Should be financially independent

6. Demands creative and professional human resources

7. Adheres to strong accountability practices (memiliki sistem akuntabilitas yang dapat diakses oleh publik dan stakeholders secara cepat dan akurat terutama keuangan)

8. Cultivates strategic partnerships and collaboration (memiliki tradisi kolaborasi dan kerja sama strategis yang kuat, tidak eksklusif)

Bentuk Layanan yang dikelola oleh LPP

Pada awalnya LPP pertama kali berdiri di Inggris tahun 1922 dan dalam lingkup dunia hanya mengelola satu jenis saluran yaitu radio siaran kemudian bertambah televisi dengan teknologi terestrial, satelit hingga digital.

Sistem Siaran

Bercermin pada model yang berkembang di BBC Inggris dan ARD, ZDF di Jerman maka kombinasi antara tiga sistem : distribusi konten siaran tersentral dari ibukota negara, berjaringan antardaerah dan sistem siaran lokal berdasarkan pada kebutuhan kawasan.

Penyelenggaraan Layanan Siaran Luar Negeri oleh LPP

Siaran berdimensi politik internasional yang biasanya dikelola oleh kementrian luar negeri sebagaimana Voice of Amerika (VOA) di Amerika Serikat. Kedua, siaran berdimensi diplomasi kebudayaan, perekat sosial dan nasionalisme bagi warga negara penyelenggara LPP yang bermukim di luar negeri atau komunitas internasional.

KELEMBAGAAN PENYIARAN PUBLIK

Struktur Organisasi LPP

LPP di negara maju mayoritas mengadopsi dua struktur pokok yaitu legislatif dan eksekutif. Terdapat institusi yang menjalankan tugas sebagai pengambil kebijakan umum atas nama publik, representasi kekuatan politik dan sosial budaya setempat dan ada institusi yang menjalankan tugas operasional bertumpu pada kompetensi profesional penyiaran dari para pelaku. Institusi pertama disebut dengan Board of Governors (BBC, NHK, KBS) atau Broadcasting Council (Jerman). Institusi kedua disebut dengan Board of Executives (BBC, NHK, KBS) dan Board of Administrative (Jerman).

Pengelolaan Manajemen Radio dan Televisi

Mengacu pada model lembaga BBC, ABC, NHK, ZDF, KBS maka lembaga yang mengelola radio dan televisi bersifat tunggal dan menyatu dibawah kendali badan eksekutif dan dewan pengawas/Board of Governors.

Kriteria Calon Pimpinan LPP

Terdapat persamaan dan perbedaan kriterisa antara Board of Governors dengan Board of Director. Persamaan terletak pada kriteria profesionalisme calon, sehingga calon harus memiliki pengetahuan penyiaran publik dan track record kuat untuk menduduki kedua jabatan.

Jumlah Anggota Pimpinan LPP dan Masa Kerjanya

Masing-masing negara memiliki perbedaan yang disesuaikan dengan karakter geografis dan dinamika politik negara setempat. Jumlahnya berkisar 5-12 orang dan berkisar 1 orang untuk CEO dan 5 orang untuk grup pimpinan pada Board of Executive.

Mekanisme Pemilihan Board of Governors

Proses dibagi menjadi dua :

1. BBC melalui otoritas Ratu Inggris menentukan Board of Governors yang biasanya diserahkan kepada perdana menteri. Setelah kementrian terkait memberikan masukan maka ratu melalui perdana menteri memilih figur tertentu berdasarkan ketentuan dalam Royal Charter dan BBC Charter.

2. Kompleks, melibatkan proses pemilihan terbuka pada tingkat tim seleksi hingga parlemen dan regulator penyiaran independen, contohnya di Perancis dengan melibatkan CSA (Council Superior de Audiovisual) / semacam KPI dalam proses seleksi. KBS di Korea Selatan dalam pemilihan Board of Governors dilakukan presiden setelah mendapat masukan dari Komisi Komunikasi Independen Korea (KCC).

Tugas Board of Governors dalam LPP

Tugas umum yaitu menyusun dan menetapkan arah kebijakan umum dengan mengacu kepada UU, menyetujui strategi umum dan rencana anggaran, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Executive Board dalam menjalankan tugas manajerial dan memberi panduan dalam meningkatkan kinerja.

Mekanisme Pemilihan Board of Directors

Kewenangan pemilihan diberikan kepada Board of Governors dalam menentukan mekanisme seleksi maupun menjalankan proses seleksi seperti di Jerman dan Spanyol. Yang terpenting adalah transparansi dalam proses pemilihan sehingga publik dapat mengetahui dan ikut serta memberikan masukan terhadap profil para calon pimpinan eksekutif tertinggi.

Sumber Dana Penyelenggaraan LPP

Terdapat beberapa model sumber dana operasional untuk LPP :

1. Bersumber dari iuran bulanan (license fee), kepemilikan perangkat penerima siaran radio dan televisi.

2. Bersumber dari dana rutin negara (state budget). Dana bersumber dari publik tetapi dikumpulkan secara menyeluruh dalam kerangka pajak umum, contohnya di Indonesia yaitu APBN dan APBD

3. Dana gabungan antara iuran publik dengan iklan komersial secara terbatas

4. Model sistem silang berbagai pendapatan, pengelolaan aset yang dimiliki penyiaran publik, kebijakan monetisasi konten siaran.

5. Model khusus seperti pajak produk tertentu.

sumber :

Masduki. (2016). Penyiaran Publik: Regulasi dan Implementasi. Yogyakarta: RLPP